MTs NIHAYATURROGHIBIN SUNDOLUHUR
Blog ini Untuk Kegiatan Siswa MTs Nihayaturroghibin Sundoluhur Materi Ke-NU-an.
Pilih Bahasa
Materi Ke-NU-an
Agustus 03, 2016
November 10, 2013
TOKOH NU YANG BERPENGARUH
Kini,
ketika NU memasuki usia 84 tahun, alKisah menyuguhkan
penggalan-penggalan kisah sepuluh tokoh berpengaruh dalam kehidupan ormas
keagamaan terbesar di Indonesia itu.
Peran NU dari sejak berdirinya,
1926, sampai hari ini cukup signifikan. Tidak hanya dalam hal keagamaan,
melainkan juga dalam bidang-bidang lain, termasuk politik.
Hadratusy
Syaikh K.H. Hasyim Asy’ari
| Hadratusy Syaikh K.H. Hasyim Asy’ari |
K.H. Hasyim Asy’ari lahir pada
24 Dzulqa`dah 1287 H atau 14 Februari 1871 M di Desa Nggedang, Jombang, Jawa
Timur. Ia anak ketiga dari 10 bersaudara pasangan Kiai Asy`ari bin Kiai Usman
dari Desa Tingkir dan Halimah binti Usman.
Ia lahir dari kalangan elite
santri. Ayahnya pendiri Pesantren Keras. Kakek dari pihak ayah, Kiai Usman,
pendiri Pesantren Gedang. Buyutnya dari pihak ayah, Kiai Sihah, pendiri
Pesantren Tambakberas. Semuanya pesantern itu berada di Jombang.
Sampai umur 13 tahun, Hasyim
belajar kepada orangtuanya sendiri sampai pada taraf menjadi badal atau guru
pengganti di Pesantren Keras. Muridnya tak jarang lebih tua dibandingkan
dirinya.
Pada umur 15 tahun, ia memulai
pengembaraan ilmu ke berbagai pesantren di Jawa dan Madura: Probolinggo
(Pesantren Wonokoyo), Tuban (Pesantren Langitan), Bangkalan, Madura (Pesantren
Trenggilis dan Pesantren Kademangan), dan Sidoarjo (Pesantren Siwalan Panji).
Pada pengembaraannya yang
terakhir itulah, ia, setelah belajar lima tahun dan umurnya telah genap 21
tahun, tepatnya tahun 1891, diambil menantu oleh Kiai Ya`kub, pemimpin
Pesantren Siwalan Panji. Ia dinikahkan dengan Khadijah.
Namun, dua tahun kemudian,
1893, saat pasangan ini tengah berada di Makkah, Khadijah meninggal di sana
ketika melahirkan Abdullah. Dua bulan kemudian Abdullah pun menyusul ibunya.
Kala itu Hasyim tengah belajar dan bermukim di tanah Hijaz.
Tahun itu juga, Hasyim pulang
ke tanah air. Namun tak lama kemudian, ia kembali ke Makkah bersama adiknya,
Anis, untuk dan belajar. Tapi si adik juga meninggal di sana. Namun hal itu
tidak menyurutkan langkahnya untuk belajar.
Tahun 1900, ia pulang kampung
dan mengajar di pesantren ayahnya. Tiga tahun kemudian, 1903, ia mengajar
di Pesantren Kemuring, Kediri, sampai 1906, di tempat mertuanya, Kiai Romli,
yang telah menikahkan dirinya dengan putrinya, Nafisah.
Selama di Makkah ia belajar
kepada Syaikh Mahfudz dari Termas (w. 1920), ulama Indonesia pertama pakar ilmu
hadits yang mengajar kitab hadits Shahih Al-Bukhari di Makkah. Ilmu hadits
inilah yang kemudian menjadi spesialisasi Pesantren Tebuireng, yang kelak
didirikannya di Jombang sepulangnya dari Tanah Suci.
Selama hidupnya, K.H. Hasyim
menikah tujuh kali. Selain dengan Khadijah dan Nafisah, antara lain ia juga
menikahi Nafiqah, dari Siwalan Panji, Masrurah, dari Pesantren Kapurejo,
Kediri.
Tahun 1899, 12 Rabi’ul Awwal
1317, ia mendirikan Pesantren Tebuireng. Lewat pesantren inilah K.H. Hasyim
melancarkan pembaharuan sistem pendidikan keagamaan Islam tradisional, yaitu
sistem musyawarah, sehingga para santri menjadi kreatif. Ia juga
memperkenalkana pengetahuan umum dalam kurikulum pesantren, seperti Bahasa
Melayu, Matematika, dan Ilmu Bumi. Bahkan sejak 1926 ditambah dengan Bahasa
Belanda dan Sejarah Indonesia.
Kiai Cholil Bangkalan, gurunya,
yang juga dianggap sebagai pemimpin spiritual para kiai Jawa, pun sangat
menghormati dirinya. Dan setelah Kiai Cholil wafat, K.H. Hasyim-lah yang
dianggap sebagai pemimpin spiritual para kiai.
Menghadapi penjajah Belanda,
K.H. Hasyim menjalankan politik non-kooperatif. Banyak fatwanya yang menolak
kebijakan pemerintah kolonial. Fatwa yang paling spektakuler adalah fatwa
jihad, yaitu, “Wajib hukumnya bagi umat Islam Indonesia berperang melawan
Belanda.” Fatwa ini dikeluarkan menjelang meletusnya Peristiwa 10 November di
Surabaya.
Dalam paham keagamaan, pikiran
yang paling mendasar Hasyim adalah pembelaannya terhadap cara beragama dengan
sistem madzhab. Paham bermadzhab timbul sebagai upaya untuk memahami ajaran
Al-Quran dan sunnah secara benar. Pandangan ini erat kaitannya dengan sikap
beragama mayoritas muslim yang selama ini disebut Ahlussunnah wal Jama’ah.
Menurut Hasyim, umat Islam
boleh mempelajari selain keempat madzhab yang ada. Namun persoalannya, madzhab
yang lain itu tidak banyak memiliki literatur, sehingga mata rantai
pemikirannya terputus. Maka, tidak mungkin bisa memahami maksud yang dikandung
Al-Quran dan hadits tanpa mempelajari pendapat para ulama besar yang disebut
imam madzhab.
NU didirikan antara lain untuk
mempertahankan paham bermadzhab, yang ketika itu mendapat serangan gencar dari
kalangan yang anti-madzhab.
Kiai
Hasyim wafat pada 7 Ramadhan 1366 atau 25 Juli 1947 pada usia 76 tahun
K.H.
Abdul Wahab Chasbullah
Ia lahir pada bulan Maret 1888 di Tambakberas, Jombang. Nasabnya
tidak jauh dari Hasyim Asy`ari. Nasab keduanya bertemu dalam satu keturunan
dari Kiai Abdus Salam (Siapa dia?).
Ayahnya, Chasbullah, adalah
pengasuh Pondok Pesantren Tambakberas. Ibunya, Nyai Lathifah, juga putri kiai
kondang (Siapa?).
Pendidikannya dihabiskan di
pesantren, mulai dari Pesantren Langitan (Tuban), Mojosari, Nganjuk, di bawah
bimbingan Kiai Sholeh, Pesantren Cepoko, Tawangsari (Surabaya), hingga
Pesantren Kademangan, Bangkalan (Madura), langsung berguru kepada Mbah Cholil.
Kiai Cholil kemudian menganjurkannya belajar ke Pesantren Tebuireng (Jombang).
Pada umur 27, ia pergi ke
Makkah dan berguru kepada ulama-ulama besar Indonesia yang bermukim di sana,
seperti Kiai Mahfudz Termas, Kiai Muhtarom Banyumas, Syaikh Ahmad Khatib
Minangkabaw, Kiai Bakir Yogya, Kiai Asy`ari Bawean. Ia juga belajar kepada
tokoh-tokoh besar lain di sana yang bukan orang Indonesia, seperti Syaikh Sa`id
Al-Yamani dan Syaikh Umar Bajened.
Tahun 1921, sewaktu menunaikan
ibadah haji bersama istri, sang istri meninggal di Makkah. Kemudian ia menikah
dengan Alawiyah binti Alwi. Setelah melahirkan seorang anak, istri kedua ini
juga meninggal. Setelah itu ia menikah berturut-turut dengan tiga wanita yang
semuanya tidak memberikan keturunan. Empat anak diperolehnya dari istri
berikutnya, Asnah binti Kiai Said.
Setelah Asnah meninggal, ia
menikah lagi dengan Fatimah binti H. Burhan, seorang janda yang punya anak
bernama Syaichu, yang kelak menjadi ketua DPR pada masa Orde Baru. Sesudah itu
ia menikah lagi dengan Masnah, dikaruniai seorang anak, lalu dengan Ashikhah
binti Kiai Abdul Majid (Bangil), meninggal di Makkah setelah memberinya empat anak,
dan yang terakhir dengan Sa`diyah, kakak sang istri, yang mendampinginya sampai
akhir hayatnya dan memberinya keturunan lima anak.
Sedikit mundur ke belakang,
tahun 1914, ketika berumur 26 tahun, ia mendirikan kelompok diskusi Tashwirul
Afkar (Pergolakan Pemikiran) bersama K.H. Mas Mansur.
Pada tahun 1916, ia mendirikan
Madrasah Nahdlatul Wathan (Kebangkitan Negeri) di Surabaya. Pengajarnya terdiri
dari banyak ulama tradisional muda, seperti K.H. Bisri Syansuri (1886-1980) dan
K.H. Abdullah Ubaid (1899-1938), yang di kemudian hari memainkan peranan
penting di NU.
Masih pada tahun yang sama,
bersama Kiai Hasyim Asy’ari (1871-1947), ia mendirikan koperasi dagang
Nahdlatut Tujjar (Kebangkitan Pedagang) untuk kalangan tradisionalis di kisaran
Surabaya-Jombang.
Pada tahun 1920, ia juga aktif dalam Islam Studie Club, jembatan untuk menghubungkan dirinya dengan tokoh-tokoh nasionalis modernis, seperti dr. Soetomo.
Pada tahun 1920, ia juga aktif dalam Islam Studie Club, jembatan untuk menghubungkan dirinya dengan tokoh-tokoh nasionalis modernis, seperti dr. Soetomo.
Sejak 1924, Wahab Chasbullah
telah mengusulkan agar dibentuk perhimpunan ulama untuk melindungi kepentingan
kaum tradisionalis.
Pada 31 Januari 1926, atas
persetujuan Hasyim Asy`ari, ia mengundang para ulama terkemuka dari kalangan
tradisionalis ke Surabaya untuk mengesahkan terbentuknya Komite Hijaz, yang
akan mengirim delegasi ke kongres di Makkah untuk mempertahankan
praktek-praktek keagamaan yang dianut kaum tradisionalis. Pertemuan 15 kiai
terkemuka dari Jawa dan Madura itu dilakukan di rumah Wahab Chasbullah di
Kertopaten, Surabaya.
Pertemuan tersebut akhirnya
juga menghasilkan kesepakatan mendirikan NU, sebagai representasi Islam
tradisional, untuk mewakili dan memperkukuh Islam tradisional di Hindia
Belanda.
Kemudian, MIAI (Majelis Islam
A’la Indonesia, Dewan Tertinggi Islam di Indonesia), yang terbentuk pada
September 1937, juga merupakan gagasan Wahab Chasbullah dan Ahmad Dahlan
Kebondalem (NU), Mas Mansur (Muhammadiyah), dan Wondoamiseno (SI). Federasi
organisasi Islam ini bertujuan meningkatkan komunikasi dan kerja sama di antara
umat Islam.
Namun kemudian MIAI dibubarkan
oleh Jepang dan dibentuklah Masyumi pada November 1943. Hasyim Asy`ari ditunjuk
sebagai ketua umum dan Whab Chasbullah sebagai penasihat dewan pelaksananya.
Meski Masyumi adalah organisasi
non-politik, pada kenyataannya fungsinya setengah politis, dimaksudkan untuk
memperkuat dukungan umat Islam terhadap pemerintahan Jepang.
November 1945, Masyumi berubah
menjadi parpol. Masyumi menjadi satu-satunya kendaraan politik umat Islam.
Hasyim Asy`ari menjadi ketua umum Majelis Syuro (Dewan Penasihat Keagamaan),
Wahid Hasyim, putra Hasyim Asy`ari, menjadi wakilnya, dan Wahab Chasbullah
menjadi anggota dewan.
Selanjutnya, setelah NU
menyetujui peran politik bagi Masyumi lewat muktamar di Purwokerto (1946),
orang-orang NU tampil di pemerintahan, yakni Wahid Hasyim, Kiai Masykur, dan
K.H. Fathurahman Kafrawi. Sedang Wahab Chasbullah menjadi anggota DPA.
Tahun 1947, Wahab Chasbullah
menjabat rais am NU.
Benih-benih krisis NU-Masyumi
mulai tumbuh pada 1952. Saat itu Wahab Chasbullah menjadi ketua Dewan Syuro.
Maka ia sangat gencar mengkampanyekan penarikan diri NU dari Masyumi. Dan
secara resmi NU menarik diri dari Masyumi pada 31 Juli 1952. Pada sidang
parlemen 17 September 1952, tujuh anggota parlemen dari NU menarik diri dari
Masyumi. Di antaranya Wahab Chasbullah, Idham Chalid, Zainul Arifin.
Mereka kemudian membentuk
partai sendiri, NU. Akibatnya, Masyumi bukan lagi partai terbesar. “Gelar” itu
jatuh ke tangan PNI.
Pada Pemilu 1955, di luar
dugaan, NU meraih tempat ketiga setelah PNI dan Masyumi. Sejak itu kesibukan
Wahab Chasbullah lebih banyak pada bidang politik praktis di Jakarta,
terutama sebagai anggota parlemen dan rais am NU.
K.H. Wahab Chasbullah wafat
tanggal 29 Desember 1971, pada usia 83 tahun, di rumahnya di Kompleks Pesantren
Tambakberas, Jombang.
K.H. Bisri
Syansuri
RUU Perkawinan, yang menyita banyak perhatian umat Islam pada tahun 1974, terselesaikan dan diterima umat Islam salah satunya karena peran besar Bisri. Sebagai tokoh utama PPP, ia mengajukan amandemen besar atas RUU yang telah diajukan ke DPR RI. Rancangan tandingan yang dibuat bersama sejumlah ulama itu, setelah mendapat restu dari Majelis Syuro PPP, diperjuangkan di DPR hingga akhirnya disahkan.
Begitu pula ketika ada usaha
keras untuk mengganti tanda gambar PPP dari Ka`bah ke bintang pada Pemilu 1977,
ia tampil dominan dan berhasil mempertahankan tanda gambar PPP.
Diakui atau tidak, ia adalah
penerus Wahab Chasbullah, yang kebetulan sahabat karib dan kakak iparnya, baik
di NU, PPP, maupun DPR.
Setelah Wahab wafat pada 1971,
ia menggantikan posisi kakak iparnya itu di NU sebagai rais am. Tapi memang
sejak adanya jabatan rais am, yang ditetapkan setelah wafatnya Hasyim Asy’ari
pada 1947, keduanya menjadi “dwi tunggal” sebagai ketua dan wakil.
Bisri, anak nomor tiga dari
lima bersaudara pasangan Syansuri dan Maiah, lahir pada 18 September 1886/26
Dzulhijjah 1304 di Tayu, Jawa Tengah, daerah yang kuat memegang tradisi ajaran
Islam.
Umur tujuh tahun, ia belajar
agama kepada Kiai Sholeh hingga umur sembilan tahun. Setelah itu ia mempelajari
hadits, tafsir, dan bahasa Arab kepada Kiai Abdul Salam, salah seorang
familinya yang hafal Al-Quran. Sesudah itu ia ke Jepara belajar kepada Kiai
Syu`aib Sarang dan Kiai Cholil Kasingan.
Umur 15 tahun ia menuju
Bangkalan, Madura, berguru kepada Kiai Cholil. Di sinilah ia berjumpa dan
berteman akrab dengan Wahab Chasbullah.
Dari Bangkalan, ia menuju
Jombang, berguru kepada K.H. Hasyim Asy’ari di Pesantren Tebuireng.
Setelah enam tahun, ia mendapat ijazah untuk mengajarkan kitab hadits Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim serta kitab fiqih Matn Az-Zubad.
Setelah enam tahun, ia mendapat ijazah untuk mengajarkan kitab hadits Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim serta kitab fiqih Matn Az-Zubad.
Seusai dari Tebuireng, ia
melanjutkan pengembaraan ilmunya ke Makkah bersama Wahab (1912). Di sana ia
berguru kepada sejumlah ulama terkemuka, seperti K.H. Muhammad Bakir, Syaikh
Muhammad Sa`id Yamani, Syaikh Ibrahim Madani, Syaikh Jamal Maliki. Juga kepada
Syaikh Ahmad Khatib Minangkabaw, Syaikh Syu`aib Dagestani, dan Syaikh Mahfudz
Termas.
Tahun 1914 ia mempersunting
adik Wahab Chasbullah, Nur Chadijah, di Tanah Suci. Setelah itu, tahun itu
juga, Bisri balik ke tanah air dan menetap di Jombang, membantu mertuanya
mengurus Pesantren Tambakberas.
Pada 1917, atas bantuan mertua,
ia membuka pesantren sendiri di Desa Denanyar, yang populer dengan sebutan
Pesantren Denanyar. Tahun itu pula, kakak iparnya, Wahab, pulang kampung. Bisri
ikut terlibat dalam sepak terjang Wahab ketika mendirikan Komite Hijaz dan
pembentukan NU pada 31 Januari 1926 di Kertopaten, Surabaya.
Dalam proses pendirian NU,
Bisri menjadi penghubung antara Kiai Wahab dan Kiai Hasyim Asy`ari.
Segera setelah NU terbentuk,
sebagai pembantu dalam susunan pengurus besar, ia menjadi motor penggerak di
Jombang dan daerah pesirir utara Jawa. Posisi itu membuatnya dikenal secara
luas.
Rumah tangga Bisri dikaruniai
sepuluh anak, tapi ada beberapa yang meninggal waktu kecil. Di antaranya
anaknya itu, Solichah, dinikahkan dengan Wahid Hasyim, putra sulung Hasyim
Asy`ari, gurunya.
Ketika Masyumi terbentuk, ia
pun aktif di dalamnya. Periode kemerdekaan juga membawanya pada fase perjuangan
bersenjata. Di pemerintahan, ia mula-mula duduk di Komite
Nasional Indonesia Pusat, mewakili Masyumi. Tahun 1855 ia terlibat dalam Dewan
Konstituante hasil pemilu, mewakili NU. Pada Pemilu 1971 ia terpilih masuk DPR.
K.H.
Bisri Syansuri menutup mata beberapa bulan setelah terpilih menjadi rais am NU
dalam Muktamar Semarang Juni 1979, tepatnya pada 25 April 1980, dalam usia 94
tahun.
K.H. Ahmad Shiddiq
K.H. Ahmad Shiddiq
“Ibarat makanan, Pancasila,
yang sudah kita kunyah selama 36 tahun, kok sekarang dipersoalkan halal dan
haramnya.” Demikian ungkapan K.H. Ahmad Shiddiq mengenai penerimaan NU terhadap
Pancasila sebagai satu-satunya asas organisasi, dalam Munas Alim Ulama 1983 di
Situbondo.
NU adalah organisasi Islam
pertama yang menerima Pancasila sebagai asas tunggal, padahal tidak sedikit
umat yang menolaknya, apalagi partai Islam. Itulah ketokohan, kemampuan
intelektual, dan kapasitas keulamaan Ahmad Shiddiq.
Pujian Presiden Suharto terucap
pada tahun 1989 ketika membuka Muktamar NU ke-28 di Yogyakarta. Sejak itu, di
bawah kepemimpinan Ahmad Shiddiq, sebagai rais am, pamor NU semakin terangkat.
Pada Muktamar NU ke-27/1984 di
Situbondo, ia berhasil menjadi palang terakhir pemisahan diri yang dilakukan
K.H. As`ad Syamsul Arifin terhadap kepemimpinan PBNU hasil Muktamar ke-28.
Ia merangkul kembali kiai sesepuh NU yang kharismatis tersebut.
Pada Muktamar NU ke-28 itu ia
berhasil menyelamatkan duet dirinya dengan Gus Dur, yang banyak menerima
guncangan dari sebagian warga NU sendiri.
Begitu juga mengenai “kembali
ke khiththah NU 1926”. Meski bukan satu-satunya perumus, dialah yang disepakati
sebagai bintangnya kembali ke khiththah. Pada 1979 ia menyusun pokok-pokok
pikiran tentang khiththah Nahdliyah, sebagai sumbangan berharga bagi warga NU.
Ahmad Shiddiq lahir di Jember
tepat seminggu sebelum NU diresmikan berdirinya oleh Hasyim Asy’ari, yaitu 24
Januari 1926. Ayahnya, K.H. M. Siddiq, adalah pendiri Pesantren Ash Shiddiqiyah
di Jember. Seusai belajar di Ash-Shiddiqiyah, ia belajar di Pesantren
Tebuireng.
Ia diangkat menjadi sekretaris
pribadi menteri agama ketika jabatan itu dipercayakan kepada Wahid Hasyim pada
1950. Ketika menjadi ketua Tanfidziyah NU, Abdurrahman Wahid, cucu K.H. Hasyim
Asy`ari, pun berduet dengannya sebagai rais am PBNU.
Sebelum itu, ia mundur dari DPR
hasil Pemilu 1955, karena, “Saya selalu bicara keras soal Nasakom.” Ia hadir
kembali sebagai wakil rakyat setelah pemilu Orde Baru pertama, 1971.
K.H.
Wahid Hasyim
Gus Wahid, demikian ia biasa disapa, lahir pada Jum’at 1 Juni 1914, dari pasangan K.H. Hasyim Asy`ari, pendiri NU, dan Nyai Nafiqah binti Kiai Ilyas. Ia anak lelaki pertama pasangan tersebut.
Umur lima tahun, Wahid Hasyim
mulai belajar mengaji kepada ayahnya, dan umur tujuh tahun sudah khatam
Al-Quran.
Umur l3 tahun, ia masuk
pesantren di Siwalan Panji, Sidoarjo, Mojosari, Nganjuk, dan Lirboyo. Setelah
itu ia belajar sendiri berbagai ilmu pengetahuan.
Tahun 1932, ketika berumur 18
tahun, ia pergi haji dan bermukim di Tanah Suci selama dua tahun.
Empat tahun sepulang dari Tanah
Suci, ia bergabung dengan NU. Di NU ia mulai dari bawah, sekretaris tingkat
ranting di Desa Cukir. Namun lompatan panjang terjadi. Tak lama kemudian ia
dipercaya menjadi ketua NU cabang Jombang, dan ketika departemen maarif
(pendidikan) NU dibuka pada tahun 1940 ia ditunjuk sebagai ketuanya. Sejak itu
ia duduk di barisan pengurus PBNU.
Pada umur 25 tahun ia menikah
dengan Solichah binti K.H. Bisri Syansuri. Mereka pasangan yang serasi,
termasuk dalam dunia politik. Ketika sang suami menjadi menteri, sang istri pun
menjadi anggota DPR. Pasangan ini dikaruniai enam anak, empat laki-laki dan dua
perempuan.
Bulan Maret 1942, Jepang
mendarat. Semua ormas dan orpol Islam dilarang, dan dibentuk MIAI. Kiai Wahid
terpilih menjadi ketuanya. Kedudukan itu, belakangan, mengantar dirinya ke
pusat perjuangan bangsa Indonesia di zaman Jepang. Ia menjadi anggota Cu Sangi
In, kemudian Dokuritsu Zombi Cosakai, hingga Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia.
K.H. Wahid Hasyim adalah salah
satu dari sembilan orang yang menandatangani Piagam Jakarta. Sikapnya yang
tegas tapi luwes menjadikannya figur yang dapat diterima oleh berbagai kalangan
kendati umurnya baru sekitar 30 tahun.
Suksesnya mengintegrasikan
kelasykaran golongan Islam ke dalam TRI, dan kemudian TNI, mengantarnya menjadi
penasihat Panglima Besar Soedirman hingga terjadi Clash I, pemberontakan PKI
Madiun, dan Clash II.
Setelah ayahnya wafat pada 25
Juli 1947, ia mengasuh Pesantren Tebuireng.
Dalam Kabinet Sukiman, ia
menjadi menteri agama. Lima kali ia menjadi menteri. Yaitu menteri negara dalam
Kabinet Presidentil I (1945), menteri negara dalam Kabinet Syahrir (1946-1947),
menteri agama Kabinet RIS (1949- 1950), menteri agama Kabinet Natsir (1950-
1951), dan menteri agama Kabinet Sukiman (1951-1952).
Setelah tidak menjadi menteri,
ia aktif dalam Partai NU, yang saat itu baru memisahkan diri dari Partai
Masyumi.
Pada 19 April 1953, ia dipanggil
ke haribaan Allah SWT dalam suatu kecelakaan lalu lintas di Cimindi, Cimahi,
Jawa Barat, dalam usia 39 tahun. Jenazah dimakamkan di Tebuireng, hari itu
juga.
Dengan Keppres No. 206/1964
tertanggal 24 Agustus 1964, gelar Pahlawan Kemerdekaan Nasional disandangkan
kepada K.H. Wahid Hasyim.
Mohamad Ilyas lahir pada 31 Januari 1934. Ia putra pasangan Ajengan Ruhiat dan Siti Aisyah. Ilyas hanya nyantri di Cipasung. Sejak kecil, ia berpembawaan tenang dan sejuk, namun kharisma dan kecerdasannya diakui oleh para ulama di kalangan NU dan non-NU.
K.H.
M. Ilyas Ruhiat
K.H. Ilyas memulai kariernya di
organisasi NU sejak 1954, terpilih sebagai ketua NU Cabang Tasikmalaya. Saat
itu ia merangkap ketua Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Jawa Barat. Tahun
1985-1989, ia menjadi wakil rais Syuriah NU Jawa Barat.
Tahun 1989, saat muktamar NU di
Krapyak, Ilyas terpilih menjadi salah seorang rais Syuriah PBNU. Puncaknya,
tahun 1994, pada muktamar ke-29 NU yang berlangsung di Pesantren Cipasung,
Tasikmalaya, ia terpilih menjadi rais am PBNU, mendampingi K.H. Abdurrahman
Wahid alias Gus Dur sebagai ketua umum PBNU.
Pada saat muktamar NU di
Krapyak, K.H. Ilyas menjadi salah satu anggota rais Syuriah PBNU. Kemudian,
sejak Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar NU di Bandar Lampung tahun 1992,
ia ditunjuk sebagai pelaksana rais am Syuriah NU, menggantikan Rais Am K.H.
Ahmad Siddiq, yang wafat. Kemudian, ia kembali menjadi rais am untuk periode
berikutnya, 1994-1999.
K.H. Ilyas menikah dengan Hj.
Dedeh Fuadah, dan memiliki tiga anak.
K.H. Muhammad Ilyas Ruhiat,
atau kerap disebut “Ajengan Ilyas”, adalah sosok yang sangat santun, lembut,
mengayomi, dan menebarkan aura kesejukan. Kepribadiannya mencerminkan tipikal
ulama NU sejati: penuh toleransi, bersahaja, dan gandrung pada kedamaian.
Potret kesejukan Kiai Ilyas
Ruhiat semakin mengemuka ketika NU diguncang prahara usai Muktamar Cipasung
tahun 1994.
Ketika itu perhelatan lima
tahunan tersebut berakhir dengan pecahnya kepengurusan PBNU ke dalam dua kubu,
pro Gus Dur dan pro Abu Hasan. Bahkan, kelompok kedua itu sempat mengadakan
muktamar luar biasa di Asrama Haji Pondok Gede.
Lima tahun kemudian, dengan
pendekatannya yang menyejukkan, perlahan warga NU kembali bersatu. Ketika
merasa tugasnya untuk menyatukan jam`iyah sudah selesai, bapak tiga anak ini
kemudian mengundurkan diri pada Muktamar Lirboyo 1999. Ajengan Ilyas lebih
memilih kembali mengajar di pesantrennya di lereng Gunung Galunggung.
Ajengan
Ilyas wafat pada Selasa 18 Desember 2007. Pengasuh Pesantren Cipasung,
Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat, ini berpulang ke hadirat Allah SWT dalam
usia 73 tahun.
K.H.
M.A. Sahal Mahfudz
| KH. Sahal. M.A Sahal |
K.H.
Muhammad Ahmad Sahal Mahfudz, pengasuh Pesantren Maslakul Huda, Kajen, Pati,
Jawa Tengah, seluruh kehidupan dan aktivitasnya terkait dengan dunia pesantren,
ilmu fiqih, dan pengembangan masyarakat.
Kiai Sahal memang nahdliyyin
tulen. Dalam menyikapi berbagai problematik sosial, ia selalu menjunjung tinggi
sikap tawasuth (moderat), tawazun (seimbang), dan tasamuh (egaliter), yang
menjadi ciri khas ulama NU.
Namun, kontribusi pemikirannya
yang paling menonjol adalah perhal fiqih sosial kontekstual, yakni bahwa fiqih
tetap mempunyai keterkaitan dinamis dengan kondisi sosial yang terus
berubah. Penampilan Kiai Sahal Mahfudz bersahaja, tenang, dan lugas dalam
berbicara tapi tidak terkesan menggurui. Padahal ia adalah nakhoda kapal besar
bernama Nahdlatul Ulama dan MUI, yang fatwa-fatwanya sangat berpengaruh.
Muhammad Ahmad Sahal Mahfudz
lahir di Desa Kajen, Margoyoso, Pati, Jawa Tengah, 17 Desember 1937. Ia putra
K.H. Mahfudz Salam, pendiri Pesantren Maslakul Huda, pada tahun 1910. Nasab
Mbah Sahal bermuara pada K.H. Ahmad Mutamakin, tokoh legendaris yang diyakini
hidup pada abad ke-18, salah seorang waliyullah, penulis kitab tasawuf Serat
Cebolek.
Sahal Mahfudz kecil mengaji
kepada orangtuanya, sambil bersekolah di Madrasah Diniyyah tingkat ibtidaiyah
(1943-1949) dan tingkat tsanawiyah (1950-1953) di lingkungan Perguruan Islam
Mathaliul Falah, Kajen, Pati. Sambil sekolah di Madrasah Diniyyah, ia juga
mengikuti kursus ilmu umum di Kajen (1951-1953).
Tamat MTs, Sahal nyantri di
Pesantren Bendo, Pare, Kediri, Jawa Timur, yang diasuh Kiai Muhajir. Empat
tahun kemudian ia melanjutkan ke Pesantren Sarang, Rembang, Jawa Tengah. Di
pesantren yang terkenal dengan pendidikan ilmu fiqih itu ia belajar langsung
kepada Kiai Zubair. Selain mengaji, ia, yang sudah cukup alim, juga diminta
membantu mengajar santri-santri yunior.
Pertengahan tahun 1960, usai
menunaikan ibadah haji, Sahal Mahfudz bermukim di Makkah dan belajar kepada
Syaikh Muhammad Yasin Al-Fadani. Tak kurang tiga tahun ia berguru kepada ulama
besar Al-Haramain asal Padang itu. Tahun 1963, ia pulang ke tanah air.
Kehadiran ulama muda yang
berita kealimannya dalam bidang fiqih sudah mulai tersebar itu segera saja
menarik perhatian beberapa lembaga. Sejak 1966 Kiai Sahal diminta mengajar
sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi. Puncaknya, sejak 1989, ia dipercaya
menjadi rektor di Institut Islam Nahdlatul Ulama, Jepara.
Meski hanya belajar di bangku
pesantren, sejak muda Kiai Sahal telah menunjukkan bakat menulis. Tradisi yang
semakin langka di lingkungan ulama NU. Ratusan risalah atau makalah dan belasan
buku telah ditulisnya.
Salah satu karya yang merupakan
bukti keandalannya dalam menulis adalah kitab Thariqat al-Hushul (2000), syarah
atas kitab Ghayah Al-Wushul, sebuah kitab tentang ushul fiqh karya Syaikhul
Islam Zakariya Al-Anshari. Karena kelebihan tersebut, Kiai Sahal kemudian
banyak didekati kalangan media.
Kiprah Kiai Sahal di NU diawali
dengan menjadi kahtib Syuriah Partai NU Cabang Pati 1967-1975. Kedalaman
ilmunya dan kearifan sikapnya perlahan membawa langkah kaki suami Dra. Hj.
Nafisah Sahal itu ke jenjang tertinggi di NU, yakni rais am Syuriah PBNU, untuk
periode 1999-2004, dan terpilih lagi di Muktamar Donohudan, Boyolali, Jawa
Tengah, untuk periode 2004-2009.
Kiai Sahal sangat teguh dalam
menjaga sikap. Saat terpilih menjadi rais am PBNU pada 1999, ia menyampaikan
pandangan kenegaraannya bahwa, sejak awal berdirinya NU, warga nahdliyyin berada
pada posisi menjaga jarak dengan negara. Karena itu, meski jabatan presiden
saat itu diemban oleh K.H. Abdurrahman Wahid, yang juga tokoh NU, Kiai Sahal
tetap mempertahankan tradisi tersebut dengan selalu bersikap independen
terhadap pemerintah.
Selain di NU, kefaqihan Kiai
Sahal juga membawanya ke MUI. Setelah sepuluh tahun memimpin MUI Jawa Tengah,
pada tahun 2000 ia terpilih menjadi ketua umum MUI Pusat untuk periode
2000-2005, dan terpilih lagi untuk periode 2005-2010.
K.H.
Idham Chalid
Menyebut nama Kiai Idham Chalid, ingatan kita tentu akan melayang pada gonjang-ganjing NU pada tahun 1982-1984, yang melahirkan sekaligus menghadapkan dua kubu tokoh-tokoh nahdliyyin: kubu Cipete dan kubu Situbondo.
Konflik internal NU itu juga
yang kemudian membuat Idham dianggap kontroversial. Bahkan ia dijuluki
“politikus gabus”, karena dianggap tidak memiliki pendirian.
Tak banyak yang mau melihat
sisi lain kebijakan-kebijakan Kiai Idham, yang sebenarnya sangat NU dan sangat
Sunni. Sebagai politisi besar NU yang lihai, Idham memang memainkan dua lakon
berbeda, sebagai politisi dan ulama. Sebagai politisi, ia melakukan gerakan
strategis, dan bila perlu kompromistis. Sebagai ulama, ia bersikap fleksibel,
tapi tetap tidak terlepas dari jalur Islam dan tradisi yang diembannya.
Semua itu ia lakukan sebagai
bagian dari upaya kerasnya menjaga stabilitas kalangan bawah nahdliyyin, yang
menjadi tanggung jawabnya, agar selamat fisik dan spiritual melewati masa-masa
gawat transisi dari Orde Lama ke Orde Baru, yang berdarah-darah.
Strategi politik tersebut
dilandaskan pada beberapa prinsip. Di antaranya, luwes, memilih jalan tengah
ketimbang sikap memusuhi dan konfrontasi, yang justru membahayakan kepentingan
umat. Menggunakan pendekatan partisipatoris terhadap pemerintah sehingga mampu
memengaruhi kebijakan penguasa, demi kemaslahatan umat.
Menurut Idham, NU harus ikut
andil dalam kekuasaan sebagai kekuatan penyeimbang. Cara ini dianggap lebih
tepat dalam menghasilkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro umat, daripada
berada di luar kekuasaan, yang justru membuat sulit bergerak.
Efek kebijaksanaannya sangat
luar biasa. Ia menjadi sangat berakar di kalangan bawah kaum nahdliyyin,
terutama di luar Jawa, dan mampu bertahan di kancah perpolitikan tanah air
lebih dari tiga dekade. Namun, dalam intrnal nahdliyyin ada anggapan bahwa
keterlibatan NU di wilayah politik di bawah kepemimpinannya terlalu besar.
Maka, dengan memanfaatkan isu kembali ke khiththah 1926 yang tengah digaungkan
kalangan muda NU di Muktamar Situbondo 1984, pihak lawan membuat Idham terjatuh
dari kursinya.
Idham Chalid lahir pada tanggal
27 Agustus 1922 di Setui, dekat Kecamatan Kotabaru, bagian tenggara Kalimantan
Selatan. Ia anak sulung dari lima bersaudara. Ayahnya, H. Muhammad Chalid,
penghulu asal Amuntai, Hulu Sungai Tengah, sekitar 200 km dari Banjarmasin.
Sejak kecil Idham dikenal
sangat cerdas dan pemberani. Saat masuk SR, ia langsung duduk di kelas dua dan
bakat pidatonya mulai terlihat dan terasah. Keahlian berorasi itu kelak menjadi
modal utama Idham Chalid dalam meniti karier di jagat politik.
Selepas SR, Idham melanjutkan
pendidikannya ke Madrasah Ar-Rasyidiyyah, yang didirikan oleh Tuan Guru
Abdurrasyid, alumnus Universitas Al-Azhar, Kairo, pada tahun 1922. Kebetulan,
saat Idham bersekolah di sana, beberapa guru lulusan Pesantren Gontor, yang
terkenal dengan kelebihannya dalam pendidikan bahasa, direkrut untuk membantu
mengembangkan pendidikan. Idham, yang sedang tumbuh dan gandrung dengan
pengetahuan, mendapatkan banyak kesempatan untuk mendalami bahasa Arab, bahasa
Inggris, dan ilmu pengetahuan umum.
Di mata para siswa dan wali
murid, guru-guru alumni Gontor itu sangat hebat. Tak mengherankan, banyak
siswa, termasuk Idham, bercita-cita melanjutkan pendidikannya ke pesantren yang
didirikan oleh K.H. Imam Zarkasyi di Ponorogo, Jawa Timur, itu.
Di Gontor, otak cerdas Idham
Chalid lagi-lagi membuat namanya bersinar. Kegiatan favoritnya di pesantren
adalah kepanduan, yang kelak ditularkan kepada murid-muridnya di Amuntai dan di
Cipete. Kesempatan belajar di Gontor juga dimanfaatkan Idham untuk memperdalam
bahasa Jepang, Jerman, dan Prancis.
Tamat dari Gontor, 1943, Idham
melanjutkan pendidikan di Jakarta. Di ibu kota, kefasihan Idham dalam berbahasa
Jepang membuat penjajah Dai-Nipon sangat kagum. Pihak Jepang juga sering
memintanya menjadi penerjemah dalam beberapa pertemuan dengan alim ulama. Dalam
pertemuan-pertemuan itulah Idham mulai akrab dengan tokoh-tokoh utama NU.
Ketika Jepang kalah perang dan
Sekutu masuk Indonesia, Idham Chalid bergabung ke dalam badan-badan perjuangan.
Menjelang kemerdekaan, ia aktif dalam Panitia Kemerdekaan Indonesia Daerah di
kota Amuntai. Setelah Proklamasi Kemerdekaan, ia bergabung dengan Persatuan
Rakyat Indonesia, partai lokal, kemudian pindah ke Serikat Muslim Indonesia.
Tahun 1947 ia bergabung dengan
Sentral Organisasi Pemberontak Indonesia Kalimantan, yang dipimpin Hassan
Basry, muridnya saat di Gontor. Usai perang kemerdekaan, Idham diangkat menjadi
anggota Parlemen Sementara RI mewakili Kalimantan. Tahun 1950 ia terpilih lagi
menjadi anggota DPRS mewakili Masyumi. Ketika NU memisahkan diri dari Masyumi,
tahun 1952, Idham memilih bergabung dengan Partai Nahdlatul Ulama dan terlibat
aktif dalam konsolidasi internal ke daerah-daerah.
Idham memulai kariernya di NU
dengan aktif di GP Ansor. Tahun 1952 ia diangkat sebagai ketua PB Ma’arif,
organisasi sayap NU yang bergerak di bidang pendidikan. Pada tahun yang sama ia
juga diangkat menjadi sekretaris jenderal partai, dan dua tahun kemudian
menjadi wakil ketua. Selama masa kampanye Pemilu 1955, Idham memegang peran
penting sebagai ketua Lajnah Pemilihan Umum NU.
Sepanjang tahun 1952-1955, ia,
yang juga duduk dalam Majelis Pertimbangan Politik PBNU, sering mendampingi
Rais Am K.H. Abdul Wahab Chasbullah berkeliling ke seluruh cabang NU di
Nusantara.
Dalam Pemilu 1955, NU berhasil
meraih peringkat ketiga setelah PNI dan Masyumi. Karena perolehan suara yang
cukup besar dalam Pemilu 1955, pada pembentukan kabinet tahun berikutnya,
Kabinet Ali Sastroamijoyo, NU mendapat jatah lima menteri, termasuk satu kursi
wakil perdana menteri, yang oleh PBNU diserahkan kepada Idham Chalid.
Pada Muktamar NU ke-21 di Medan
bulan Desember tahun yang sama, Idham terpilih menjadi ketua umum PBNU,
menggantikan K.H. Muhammad Dahlan.
Kabinet Ali Sastroamijoyo hanya
bertahan setahun, berganti dengan Kabinet Djuanda. Namun Idham Chalid tetap
bertahan di posisi wakil perdana menteri sampai Dekrit Presiden tahun 1959.
Idham kemudian ditarik menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung, dan setahun
kemudian menjadi wakil ketua MPRS.
Pertengahan tahun 1966 Orde
Lama tumbang, dan tampillah Orde Baru. Namun posisi Idham di pemerintahan tidak
ikut tumbang. Dalam kabinet Ampera, yang dibentuk Presiden Soeharto, ia
dipercaya menjabat menteri kesejahteraan rakyat sampai tahun 1970 dan menteri
sosial sampai 1971.
Nahdlatul Ulama di bawah kepemimpinan Idham kembali mengulang sukses dalam Pemilu 1971. Namun setelah itu pemerintah melebur seluruh partai menjadi hanya tiga partai: Golkar, PDI, dan PPP. Dan NU tergabung di dalam PPP.
Idham
Chalid menjabat presiden PPP, yang dijabatnya sampai tahun 1989. Ia juga
terpilih menjadi ketua DPR/MPR RI sampai tahun 1977. Jabatan terakhir yang
diemban Idham Chalid adalah ketua Dewan Pertimbangan Agung.Nahdlatul Ulama di bawah kepemimpinan Idham kembali mengulang sukses dalam Pemilu 1971. Namun setelah itu pemerintah melebur seluruh partai menjadi hanya tiga partai: Golkar, PDI, dan PPP. Dan NU tergabung di dalam PPP.
Langganan:
Postingan (Atom)